Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto baru-baru ini berpartisipasi sebagai pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo bagi anggota DPRD periode 2024– 2029 yang berlangsung di Ballroom Golden Store Hotel, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Partai Perindo yang menurutnya sangat segar dan progresif.
“Partai Muda dengan Kesadaran Tinggi”
Bima Arya mengemukakan bahwa, dibandingkan dengan partai yang telah lebih lama berdiri, Perindo tampil lebih muda tetapi dengan tingkat kepedulian publik yang tinggi “Perindo ini relatif baru … namun kesadaran publik terhadapnya sangat tinggi,” ujarnya.
Semangat Kolaborasi
Ia juga menambahkan bahwa Perindo saat ini dihuni banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme seperti mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, hal ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!
Kritik Konstruktif untuk Mencegah Kesalahan Pejabat
Bima juga menyoroti pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia mengingatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan dengan efisien dan tepat sasaran:
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, jangan sampai hanya menguntungkan pejabat … DPRD harus siap mengawasi ini secara konsisten.”
Ia juga mengajak DPRD untuk berani memberikan saran atau kritik jika kepala daerah “tidak berada di jalur yang benar”.
Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Menurut Bima Arya, ambisi pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan besar-besaran hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif. DPRD Perindo diharapkan menjadi ujung tombak dari kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA
Intisari Singkat
Poin Utama | Ringkasan |
Partainya | Partai muda dengan tingkat kesadaran publik tinggi |
Anggota Perindo | Aktivis muda dari beragam sektor– mahasiswa, media, sosial, disabilitas |
Peran DPRD | Diharapkan mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik terhadap kepala daerah bila diperlukan |
Target Nasional | Sinergi antara legislatif dan eksekutif demi pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan kemiskinan |
.